BANGKALAN – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menyoroti rencana masuknya sejumlah investor asing, khususnya dari China, ke kawasan industri Wiraraja Madura Industrial Estate (WMIP) di Kabupaten Bangkalan, Madura.
Ketua KAKI Jatim, Moh Hosen, meminta pemerintah tidak hanya melihat investasi dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga memastikan keberadaan industri tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Madura.
Sorotan tersebut mencuat setelah Akhmad Ma’ruf Maulana, yang disebut sebagai Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sekaligus President Director WMIP, membawa rencana relokasi sejumlah industri asal Guangdong, China, ke Madura,” ujar Ketua KAKI Jatim,” Ahad (16/08/2026).
Industri yang direncanakan masuk antara lain sektor poliester, matras, cokelat dan sejumlah industri manufaktur lainnya. Rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan China.
“Kami tidak anti-investasi. KAKI Jatim justru mendukung investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi investasi harus transparan dan jangan sampai Madura hanya dijadikan tempat relokasi industri,” ujar Moh Hosen.
Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mengenai perusahaan yang akan masuk, luas lahan yang digunakan, nilai investasi, perizinan, dampak lingkungan, kebutuhan tenaga kerja serta kontribusi ekonomi yang akan diterima masyarakat Bangkalan dan Madura.
KAKI Jatim juga meminta agar tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas. Jangan sampai masyarakat Madura hanya menjadi penonton ketika kawasan industri berkembang di daerahnya sendiri.
“Kalau industri masuk, masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, UMKM harus dilibatkan, dan harus ada transfer teknologi serta peningkatan keterampilan bagi generasi muda Madura,” tegasnya.
Hosen juga mengingatkan agar aspek lingkungan tidak diabaikan. Menurutnya, setiap industri yang masuk harus memenuhi seluruh ketentuan lingkungan dan memiliki kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai hari ini kita berbicara investasi dan lapangan kerja, tetapi beberapa tahun kemudian masyarakat harus menanggung dampak lingkungan. Pembangunan industri harus berkelanjutan,” katanya.
KAKI Jatim meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun pengelola kawasan industri membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan sebelum proyek industri berjalan lebih luas.
Bagi KAKI Jatim, investasi asing boleh datang ke Madura, tetapi kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Madura bukan tempat pembuangan industri. Madura harus menjadi kawasan industri yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat Madura sendiri. Investor boleh datang, tetapi jangan sampai rakyat hanya mendapatkan dampaknya sementara keuntungan dibawa keluar daerah,” pungkas Moh Hosen. (Kusnadi)