LAMONGAN – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Hosen, menyatakan dukungan terhadap komitmen Bupati Yuhronur Efendi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan pada Kamis, 25 Juni, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurut Hosen, pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata ketua KAKI Jatim, Jumat (26/06/2026).
“Kami mendukung penuh komitmen Bupati Lamongan untuk membawa seluruh perangkat daerah memasuki Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Komitmen ini harus menjadi gerakan bersama agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” ujar Hosen.
Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan Zona Integritas membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, media massa, dan masyarakat. Pengawasan publik dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai prinsip good governance dan bebas dari praktik penyimpangan.
Hosen juga berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Di sisi lain, komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sekaligus menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang sehat, transparan, serta berkelanjutan.
KAKI Jawa Timur menegaskan akan terus berperan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Organisasi tersebut menyatakan siap memberikan masukan, melakukan pengawasan sosial, serta mendukung berbagai langkah pencegahan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas di Kabupaten Lamongan.
“Semangat antikorupsi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur negara. Dengan integritas yang kuat, pelayanan publik akan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal,” tutup Hosen.
Pewarta: Kus.
Editor: Redaksional.