BANGKALAN – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, menyoroti penyaluran bantuan 10 unit traktor roda empat atau handtraktor dari aspirasi DPR RI melalui Partai Gerindra untuk sektor pertanian Kabupaten Bangkalan. Ia berharap bantuan pemerintah tersebut benar-benar diberikan kepada kelompok tani yang berhak tanpa ada pungutan liar, tebusan, maupun fee dalam bentuk apa pun.
Moh Hosen menegaskan, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tersebut merupakan fasilitas untuk membantu meningkatkan produktivitas petani, bukan kesempatan bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
Menurutnya, jangan sampai bantuan yang seharusnya meringankan beban petani justru menjadi beban baru karena adanya permintaan uang dengan dalih biaya administrasi, uang pelicin, tebusan, maupun alasan lainnya.
“Kami dari KAKI Jatim mengingatkan dengan tegas, jangan sampai ada praktik tebusan atau fee untuk mendapatkan bantuan handtraktor tersebut. Bantuan aspirasi DPR RI harus sampai kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan, bukan justru dijadikan ladang bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Moh Hosen.
Ia juga meminta Pemkab Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) agar transparan dalam proses penetapan kelompok tani penerima bantuan. Nama-nama penerima, mekanisme penyaluran, serta persyaratan harus jelas dan dapat diketahui publik.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 10 unit traktor roda empat bantuan Alsintan dari aspirasi anggota DPR RI tiba di Kabupaten Bangkalan pada Kamis (5/11/2026) malam.
Bantuan tersebut disalurkan melalui DP2KP Kabupaten Bangkalan. Namun, hingga kini penetapan kelompok tani penerima belum memiliki kejelasan. Pemkab Bangkalan mengaku masih menunggu surat resmi dari Kementerian Pertanian terkait penetapan Poktan penerima bantuan.
Sementara itu, 10 unit traktor tersebut diketahui masih berada di halaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan.
KAKI Jatim mewanti-wanti agar proses distribusi tidak dimainkan oleh oknum yang memanfaatkan ketidakjelasan administrasi maupun kewenangan untuk meminta imbalan kepada kelompok tani.
“Jangan sampai petani harus mengeluarkan uang untuk memperoleh bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kalau memang gratis, sampaikan gratis secara terbuka. Jangan ada permainan di belakang layar. Kami akan menyoroti dan mengawal persoalan ini,” tandasnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala DP2KP Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, telah dikonfirmasi terkait mekanisme penetapan penerima, proses distribusi, serta kemungkinan adanya biaya atau pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
KAKI Jatim berharap bantuan 10 unit handtraktor tersebut segera disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan bebas dari segala bentuk pungutan yang dapat merugikan petani. (Kus)
#Presiden Prabowo Subianto
#Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman
#Ketua KPK Setyo Budiyanto