JAKARTA – Menteri tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat harus dicopot, dalam artian pada situasi di mana kebijakan, tindakan, atau keputusan seorang menteri dinilai merugikan, mengabaikan, atau tidak berpihak pada kepentingan dan kemakmuran masyarakat luas.
Dalam sistem pemerintahan, seorang menteri idealnya berfungsi sebagai pembantu presiden untuk menjalankan program yang menyejahterakan publik. Ketika seorang menteri dianggap “tidak sejalan” dan kebijakannya meresahkan rakyat harus dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.
Moh Hosen ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot menteri yang tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Karena bagaimanapun tujuan dibentuknya pemerintah tidak lain demi kesejahteraan umum,” ujar KAKI Jatim, Selasa (15/09/2026).
Hosen tegaskan tugas utama menteri di Kabinet Merah Putih memimpin kementerian, mengoordinasikan, serta mengeksekusi kebijakan strategis pemerintah. Bukan main mata dengan pihak oknum yang merugikan masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kroninya,” papar KAKI Jatim.
Bila ditemukan ada menteri yang tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat dan melanggar sumpah janji jabatan pada waktu pelantikan. Maka alangkah baiknya di copot dan diganti dengan figur berintegritas setia sebagai abdi negara dan kebijakannya tidak bertentangan dengan Pancasila.
•Kebijakan yang Memberatkan: Mengeluarkan aturan yang memicu beban ekonomi baru bagi masyarakat, seperti kenaikan tarif, pajak, atau harga kebutuhan pokok di saat daya beli sedang turun.
•Kurang Empati terhadap Realitas Sosial: Membuat pernyataan atau keputusan yang dinilai tidak peka terhadap kesulitan hidup yang sedang dihadapi masyarakat.
•Kinerja yang Lambat atau Tidak Tepat Sasaran: Program kerja atau penyaluran bantuan sosial yang birokrasinya berbelit-belit, lambat, atau salah sasaran, sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan.
•Penyalahgunaan Wewenang (Korupsi): Terlibat dalam praktik korupsi atau kolusi yang secara langsung merampas hak-hak ekonomi atau fasilitas sosial yang seharusnya menjadi milik publik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan tidak ragu melakukan reshuffle kabinet jika memang ada menteri dan kepala lembaga yang tidak bekerja dengan benar.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” tutur Presiden Prabowo.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” ujar Prabowo. (Syaif)
#Presiden Prabowo Subianto
#Mensesneg Prasetyo Hadi
#Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya