JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mengingatkan agar kepemimpinan di tubuh TNI tetap berlandaskan meritokrasi dan tidak dipengaruhi kedekatan politik maupun kepentingan pribadi.
Menurut Gatot, promosi dan penempatan jabatan harus berdasarkan prestasi, kemampuan, moral, pendidikan, pengalaman dan profesionalisme. Jika sistem tersebut rusak, bukan hanya karier prajurit yang terganggu, tetapi juga profesionalisme dan netralitas TNI.
Hal itu disampaikan Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (20/8/2026).
Gatot menilai prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas dapat mengalami frustrasi apabila jabatan justru diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuatan politik.
“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” ujar Gatot.
Ia bahkan menyebut prajurit yang mengejar jabatan melalui kedekatan politik sebagai “pelacur politik”.
“Orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegasnya.
Gatot juga menekankan bahwa TNI harus dipimpin oleh prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian dan kesiapan menghadapi perang.
“Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah,” katanya.
Selain meritokrasi, Gatot menyoroti ancaman perang informasi di era digital dan kecerdasan buatan. Menurutnya, disinformasi dan manipulasi informasi dapat merusak kepercayaan publik serta memecah persatuan bangsa.
“Perang informasi tidak merusak gedung beton, tetapi merusak cara berpikir dan kesadaran sebuah bangsa,” ujarnya.
Gatot meminta TNI dan pemerintah memperkuat profesionalisme, modernisasi pertahanan, industri pertahanan nasional serta ketahanan informasi.
Menurutnya, kekuatan Indonesia dalam menghadapi ancaman tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi juga kualitas kepemimpinan, soliditas institusi dan kemampuan masyarakat menghadapi manipulasi informasi.
Gatot menegaskan meritokrasi harus tetap dijaga agar TNI menjadi institusi yang profesional, solid, netral dan mampu menjalankan tugas sebagai penjaga kedaulatan negara,” pungkasnya. (Syaif)