JAKARTA – Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung proses penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan praktik rokok ilegal di Jawa Timur.
Ia menyatakan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun sekaligus memberi tekanan agar lembaga antirasuah tersebut tidak setengah hati dalam mengusut kasus yang diduga melibatkan jaringan besar.
“Kami tidak hanya mendukung, tapi juga akan turun langsung mengawal di KPK. Kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Mafia TPPU rokok ilegal harus disikat habis,” tegas Moh Hosen.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap Haji Her menjadi pintu masuk penting untuk membongkar jaringan yang lebih luas dalam praktik rokok ilegal yang selama ini merugikan negara.
“Jangan berhenti di satu nama. Ini pasti ada jaringan besar. KPK harus berani bongkar semuanya sampai ke akar-akarnya,” ujarnya,” Ahad (5/04/2026).
Hosen menilai, praktik rokok ilegal yang berujung pada pencucian uang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem hukum dan ekonomi.
“Ini sudah masuk kejahatan luar biasa. Ada upaya menyamarkan uang hasil kejahatan. Kalau tidak ditindak tegas, ini akan terus berulang,” katanya.
Ia juga mendesak agar KPK menelusuri seluruh aliran dana yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga ikut menikmati hasilnya.
“Telusuri semua aliran uangnya. Siapa yang menerima, siapa yang terlibat, harus dibuka. Jangan ada yang dilindungi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hosen mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak tunduk pada tekanan dari pihak manapun. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam penanganan kasus besar seperti ini.
“Jangan sampai hukum kalah oleh kekuatan uang. Ini ujian bagi KPK, apakah benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan pencucian uang signifikan sepanjang 2025–2026. Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar kuat untuk memperluas penyidikan.
“Data PPATK itu sangat penting. Harus ditindaklanjuti, jangan hanya jadi laporan. Ini peluang membongkar jaringan keuangan ilegal yang lebih besar,” imbuhnya.
Tak hanya itu, KAKI Jatim juga secara tegas mendesak PPATK untuk segera mengambil langkah konkret dengan memblokir rekening-rekening mencurigakan milik para pelaku TPPU di Jawa Timur.
“Kami mendesak PPATK sebagai lembaga independen untuk segera memblokir rekening gendut para pelaku TPPU. Jangan tunggu lama, karena ini menyangkut upaya penyelamatan aset negara,” tegas Moh Hosen.
Menurutnya, langkah pemblokiran rekening menjadi kunci penting untuk mencegah penghilangan jejak aliran dana serta mengamankan aset hasil kejahatan.
“Kalau rekeningnya tidak segera diblokir, ada potensi dana itu dipindahkan atau disamarkan lagi. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tambahnya.
Di sisi lain, KPK juga tengah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara lain, termasuk dugaan pungutan terhadap perusahaan tambang yang menyeret nama Robert Bonosusatya. Hosen menilai hal ini menunjukkan bahwa KPK sedang bergerak di berbagai sektor kejahatan ekonomi.
Sebagai bentuk keseriusan, KAKI Jatim memastikan akan aktif melakukan pengawalan langsung, termasuk mendatangi KPK jika diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
“Kami akan kawal langsung di KPK. Kalau perlu kami datang dan bersuara di sana. Ini bentuk kontrol masyarakat agar kasus ini tidak dipetieskan,” tegasnya lagi.
Hosen menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KAKI Jatim tidak akan berhenti mengawal hingga seluruh pelaku benar-benar diproses hukum.
“Kami tidak akan diam. Kami akan kawal sampai tuntas. Tidak boleh ada ampun bagi mafia TPPU rokok ilegal,” pungkasnya.
Hingga kini, kasus dugaan TPPU yang berkaitan dengan rokok ilegal tersebut masih dalam tahap pengembangan oleh penyidik KPK, dengan fokus pada penelusuran aliran dana dan kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. (Syaif)