Bangkalan – Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk melaporkan para oknum kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada aparat penegak hukum (APH).
Langkah ini diambil menyusul dugaan kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan indikasi praktik korupsi di dinas yang bersangkutan.
Ketua KAKI Jatim Moh Hosen yang selama ini dikenal bersuara lantang perangi korupsi, mengatakan pihaknya telah mengantongi berbagai alat dan barang bukti serta keterangan pendukung yang mengarah pada dugaan pelanggaran serius oleh para oknum kepala dinas tersebut.
Ia menegaskan bahwa laporan resmi akan segera dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim dalam waktu dekat.
“Kami tidak main-main. Kami memiliki cukup data dan bukti awal yang menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Ini bukan hanya soal integritas jabatan, tapi soal keadilan dan tanggung jawab moral,” tegasnya.
KAKI Jatim juga mengkritik lemahnya pengawasan internal yang membuat praktik semacam ini bisa terus berlangsung tanpa tindakan tegas. Menurut mereka, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari keberanian masyarakat sipil untuk bersuara, serta dari ketegasan lembaga pengawasan dan penegak hukum.
Dalam waktu dekat, KAKI Jatim juga akan menggelar konferensi pers untuk membuka sebagian bukti temuan mereka ke publik sebagai bentuk transparansi. (kusnadi)