JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para kepala daerah, terutama bupati dan wakil bupati, di seluruh Indonesia bahwa mereka dapat diganti sewaktu-waktu jika memiliki kinerja yang buruk atau tak menuntaskan tugas yang diembannya.
“Bahkan, Prabowo menegaskan tak terdapat seorang-pun yang tak tergantikan di Indonesia, termasuk sosok Presiden. Dia menyatakan dirinya bisa digantikan jika berkhianat kepada negara.
“Di indonesia ini saya kasih tau there’s no one cannot be replaced, tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk presiden RI kalau saya gak bener kalau saya brengsek. Gak ada orang yang enggak bisa diganti. Bupati gak beres, bupati bisa diganti,“ ucap Prabowo, Kamis (28/8/2025) pada bulan lalu.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah menegakan pemerintahan yang bersih dan adil. Menurut dia, pemerintahan yang tak bersih tak akan mampu membawa Indonesia menjadi Negara yang berhasil.
“Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, entah partai mana, kita harus berani mengoreksi diri kita. Kita harus berani,” ujar Prabowo.
Menyikapi hal ini, Moh Hosen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ingin menagih ucapan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Bupati tidak beres dalam menjalankan tugas negara, dalam artian Pegiat Antikorupsi KAKI Jatim akan melakukan investigasi Menyoroti Kinerja Bupati/Walikota Se-Jawa Timur dan akan bersurat kepada Presiden,” ucap Ketua KAKI Jatim, Rabu (05/11/2025).
Tidak sedikit kinerja Bupati/Walikota di Jawa Timur yang diduga menyimpang dari aturan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 yaitu tentang penyelenggara yang Bebas dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Seperti informasi yang beredar di Kabupaten Lamongan, Sidoarjo, Jember dan Kabupaten Bangkalan, bahwa Wakil Bupati tidak diberikan peran," papar Hosen KAKI Jatim. Kami berharap Badan Intelejen Negara (BIN) sambil lalu lakukan kunjungan kerja secara samar untuk memantau kinerja Bupati/Walikota Se-Jawa Timur. Dengan istilah mau maju bagaimana dalam kepemimpinan Prabowo Subianto jika para bupati menjadi penghianat bangsa dan negara, tidak menutup kemungkinan menuju Indonesia Emas pada 2045 hanya angan angan tanpa kepastian,” pintanya.
Hosen KAKI Jatim menegaskan akan melaporkan Bupati/Walikota Se-Jawa Timur manakala sudah melakukan Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang tidak lain untuk kepentingan pribadi, alias memperkaya diri selama menjadi pemimpin daerah dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuangan dari berbagai jenis Proyek besar maupun dari pengadaan barang dan jasa serta Gratifikasi Jabatan,” ungkap Hosen KAKI. (Kusnadi)