Bangkalan – Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur kembali menyoroti dugaan praktik korupsi di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dijalankan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan diduga kuat sarat penyimpangan.
Ketua KAKI Jatim Moh Hosen menyebut bahwa program tersebut tidak hanya bermasalah secara teknis dan administrasi, tetapi juga mengarah pada dugaan kolusi antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Ada indikasi kuat proyek IPAL Dinkes ini tidak berjalan sesuai ketentuan. Dan yang lebih memprihatinkan, kami menduga ada ‘main mata’ antara oknum di lingkungan legislatif dengan pelaksana program,” ungkapnya.
Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Bangkalan ini, menurut KAKI Jatim, tampak dari minimnya fungsi pengawasan dan sikap bungkam para wakil rakyat meski ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek.
“Seharusnya DPRD bersikap kritis dan menjadi garda pengawasan. Tapi faktanya, mereka justru seolah membiarkan, bahkan patut diduga turut bermain di dalamnya,” tambahnya.
KAKI Jatim mengaku tengah menyiapkan laporan resmi yang akan diajukan ke aparat penegak hukum (APH), termasuk bukti-bukti awal terkait potensi kerugian negara dan pola dugaan kongkalikong antara pelaksana proyek dan oknum legislatif.
Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, agar tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.
“APH jangan tutup mata. Ini menyangkut anggaran rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak ada tindakan tegas, korupsi akan terus merajalela di Bangkalan,” tegas Moh Hosen Ketua KAKI Jatim.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinkes maupun DPRD Bangkalan terkait dugaan tersebut. (Netti)