SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menghadapi potensi kekosongan 13 jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat eselon II hingga akhir 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun serta sejumlah posisi yang proses seleksi selesai belum diumumkan.
Menyikapi Kekosongan 13 Jabatan Eselon II Pemprov Jatim, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menunjukkan ketidakmampuan Sekda Adhy Karyono yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administratif.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono seharusnya sudah mempersiapkan pengganti pejabat yang akan memasuki masa pensiun supaya tidak ada kekosongan jabatan. Karena hal ini sangat berpengaruh dan berdampak kepada pejabat pemerintah dibawahnya, baik tingkat kabupaten maupun kota,” papar Hosen KAKI,” Jumat (6/11/2026).
Diketahui ada empat orang yang sudah pensiun saat ini. Mereka adalah Wakil Direktur Pelayanan Medis (Wadir Yanmed) RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Bapenda Jatim, Kepala Satpol PP Jatim, dan Kepala Brida Jatim.
Diluar jabatan yang ditinggalkan pejabat pensiun, terdapat enam posisi lain yang telah melalui proses seleksi terbuka dan pengisian, namun sampai saat ini belum juga diumumkan oleh gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim.”
“Pemprov Jatim juga masih memiliki dua jabatan Staf Ahli yang kosong. Dengan demikian, total terdapat 13 jabatan pimpinan tinggi pratama yang diproyeksikan kosong hingga akhir 2026.
Selanjutnya ada juga dua jabatan Staf Ahli yang masih kosong. Jadi, total 13 jabatan Pejabat Tinggi Pratama setara eselon II yang akan kosong hingga akhir tahun ini. Sedangkan untuk jabatan administrator, ada sekitar 70-an ya yang kosong belum juga ada penggantinya.
Hosen KAKI Jatim mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan evaluasi Kekosongan 13 Jabatan Eselon II Pemprov Jatim segera diisi dengan pejabat yang mumpuni sesuai aturan yang berlaku. Sehingga roda kepemerintahan berjalan dengan normal dan tidak ada lagi sorotan dari berbagai elemen masyarakat,” tegasnya.
KAKI Jatim menilai Adhy Karyono selama ini tidak bekerja secara maksimal dan kurang gairah untuk memajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apakah dia ketakutan karena ada dugaan keterlibatan dalam Kasus Korupsi dana hibah Jatim yang tengah ditangani KPK dan sudah menahan beberapa para tersangka,” ungkap Hosen Ketua KAKI Jatim. (Kus)