SURABAYA – Ramainya kabar bahwa masyarakat Jawa Timur akan menggelar aksi pada 3 September 2025 mendatang jadi perbincangan hangat. Pasalnya aksi yang akan di digelar di depan Kantor Gubenur Jawa Timur ini meminta Khofifah untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur.
Kendati demikian, banyak sejumlah tokoh dari berbagai daerah di Jawa Timur menolak aksi yang dianggap memprovokasi rakyat tersebut. Penolakan aksi 3 September itu juga datang dari Ketua DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur Moh Hosen.
Moh Hosen menegaskan, tuntutan yang akan dilontarkan massa aksi tidak sejalan dengan mekanisme hukum dan berpotensi menyesatkan publik serta membuat gaduh di Jatim.
Dalam sebuah poster yang diunggah Cak Sholeh, tercantum ajakan untuk “Demo Turunkan Gubernur” di depan Grahadi. Aksi disebut akan dimulai pukul 10.00 WIB “sampai menang” dengan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat.
2. Pengusutan dugaan korupsi dana hibah triliunan rupiah yang diduga melibatkan Gubernur Jatim.
3. Penghapusan segala bentuk pungli di sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Timur.
“Kami warga Jatim tetap mendukung kepemimpinan Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur hingga akhir jabatannya selesai. Persoalan pajak kami menilai penghapusan pajak kendaraan jelas tidak bisa dibenarkan. Kebijakan pajak di Jawa Timur tidak lahir asal-asalan, tetapi melalui kajian mendalam dan analisa komprehensif. Kenapa harus ditolak. Karena pada akhirnya uang pajak itu akan kembali kepada fasilitas warga Jatim juga,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Moh Hosen menjelaskan, tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur dalam membayar pajak pada 2024 mencapai 85 persen dengan penerimaan Rp 2,4 triliun. Dana tersebut, kata dia, dialokasikan untuk pendidikan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau tunggakan pajak dihapus, itu tidak adil bagi 85 persen masyarakat yang taat membayar. Pajak ini juga investasi jangka panjang untuk pendidikan generasi muda,” ungkapnya.
Menyangkut isu korupsi hibah pokmas, Moh Hosen menegaskan bahwa kasus itu sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut, Gubernur Khofifah telah memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dan bersikap kooperatif.
“Penting digarisbawahi, beliau bukan terperiksa atau tersangka, melainkan hanya dimintai keterangan. Jadi jangan dibangun narasi seolah-olah gubernur diam atau terlibat langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Moh Hosen menilai tuntutan agar gubernur diturunkan melalui aksi jalanan keliru secara hukum. Menurutnya, mekanisme pemberhentian kepala daerah diatur konstitusi, yakni melalui DPRD dan Presiden.
“Jadi narasi pemakzulan lewat demonstrasi itu prematur, tidak logis, dan salah kaprah secara hukum. Masyarakat Jawa Timur jangan mudah terprovokasi oleh gerakan yang sarat kepentingan politik apalagi kebijakan di Jawa Timur sudah melalui proses matang dan berpihak pada masyarakat luas. Mari kawal dengan bijak, bukan dengan emosi dan mengompori warga Jatim,” ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan jika setiap aksi demonstrasi rawan ada pihak yang menunggangi. Hosen pun meyakini bahwa unjuk rasa turunkan Khofifah itu rawan ditunggangi pihak tertentu.
“Tidak mungkin aksi demonstrasi itu tidak ditunggangi, pasti ditunggangi. Kami meyakini ada sebenarnya aktor intelektual yang mencoba untuk memberikan kesadaran palsu dengan memprovokasi emosi warga Jatim untuk melakukan satu protes dan perlawanan pada Gubernur Jatim. Dan itu syarat dengan kepentingan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masyarakat sudah mengetahui bahwa Gubernur Khofifah bekerja keras setiap hari untuk kemajuan Jawa Timur. “Semua orang tahu Bu Khofifah bekerja total untuk rakyat. Kami akan berdiri di belakang beliau,” imbuhnya. (Syaif)
Presiden Prabowo Subianto
Mendagri Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolda Jatim Irjenpol Nanang Avianto