BANGKALAN – Beredar berita panas dingin bahwa diketahui salah satu program unggulan bupati dan wakil bupati Bangkalan priode 2018 – 2023 Insentif guru ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin) tahun 2023 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur dihapus.
Taufan Zairinsjah selaku Ketua Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mengatakan, alasan dihapusnya insentif guru ngaji dan madin, karena dinilai program tersebut sudah tercapai sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.
“Kalau visi misi bupati dan wakil bupati sudah tercapai, jadi anggaran sudah tidak tersedia,” Setidaknya dalam setahun anggaran yang disediakan untuk guru ngaji dan Madin Rp22 miliar dengan 9.342 orang. Setiap guru menerima insentif Rp200 ribu setiap bulan,” ujar Taufan Zairinsyah, Kamis 7 September 2023.
Persoalan ini mendapat tanggapan luar bisa dari Nur Hasan Anggota DPRD kabupaten Bangkalan Ketua Komisi D. Pasalnya Alasan yang paling mendasar penhapusan tersebut disebabkan nilai visi misi Ra latif sudah dianggap sudah selesai.
Kemudian yang kedua alasan efisiensi anggaran pendapatan tidak sesuai dengan target atau belanja tidak sesuai dengan target itu tetapi kalau ini harusnya dicarikan cara, jangan sampai dihapus saya sampai mengatakan kalau pemerintah jadi menghapus berarti pemerintah tidak tahu dan tidak memahami tentang kondisi riil masyarakat Bangkalan.
Kami menganggap kebijakan penghapusan itu tidak manusiawi, kalau pemerintah tetap bersikukuh kami berharap semua anggota dewan ini mari bersatu untuk mendorong anggaran guru ngaji ini jangan sampai berhenti,” ungkap Nur Hasan.
Kini yang dirasakan dampak dihentikannya distribusi anggaran untuk honor guru ngaji dan madin itu yakni klaim BPJS kesehatan para ribuan guru itu ketika ada yang meninggal sudah tidak bisa dicairkan semenjak bulan Juli 2023 kemarin.
“Info yang kami dapat kordinator lapangan ini punya rencana untuk melakukan audiensi bahkan kalau dibutuhkan ini infonya sudah ada yang akan melakukan aksi demonstrasi akibat atau dampak kebijakan menghentikan honor guru ngaji dan madin oleh Drs. Mohni Plt Bupati Bangkalan yang masa jabatannya sudah diujung tanduk,” pungkas Nur Hasan politisi PPP.
Disisi lain juga menanggapi Penghapusan Insentif Guru Ngaji dan Madin, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur, berharap anggaran Insentif Guru Ngaji dan Madin diambilkan dari Dana Pokir jika Anggota Dewan mau memperhatikan dan memperjuangkan nasib para guru ngaji dan madin sebagai bentuk mencerminkan wakil rakyat.
Moh Hosen Mengapresiasi Plt BUPATI Bangkalan Drs MOHNI MM dalam artian bagaimanapun Progam tersebut merupakan Janji Politik Pasangan Salam menjelang pilkada 2018 jadi wajar menjelang Purna tugas beliau menghapusnya dan bisa dilanjutkan oleh bupati dan wakil bupati selanjutnya.
Jangan karena menjelang pemilu 2024 Anggota DPRD kabupaten Bangkalan sibuk memperjuangkan dan memperhatikan Nasih Guru Ngaji dan Madin, dari sebelum belumnya kemana Semua wakil rakyat tersebut.
KAKI Meminta Anggota DPRD kabupaten Bangkalan memperjuangkan Nasib Guru Ngaji dan Madin dengan menggunakan Dana Pokir kalau ingin melanjutkan dan ada kepedulian terhadap para penerima Insentif untuk para pengajar ilmu agama di musholla maupun madrasah jika ingin tetap dipercaya dan dipilih kembali di pemilu 2024,” ungkap Aktivis KAKI, Sabtu 9 September 2023.
Penulis: Veni Ayunita
