Komiteantikorupsiindonesia.com|| – Tri Rismaharini Menteri Sosial RI mengungkapkan, ada sebanyak 21 juta data ganda penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Jutaan data ganda ditemukan sesudah pihaknya melakukan pemadanan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.
Dalam proses menyortir data penerima bansos, Risma mengungkapkan ada pihak yang menekannya supaya data ganda tetap dipertahankan.
Informasi itu disampaikan Risma, Kamis (3/6/2021) sore, dalam forum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Parlemen.
Tapi, dalam rapat mau pun sesudah rapat, Risma tetap tidak mau menyebut dengan tegas pihak yang melakukan tekanan, walaupun Anggota DPR mendesaknya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, sudah melaporkan hasil temuan dan berbagai kendala dalam proses membenahi data penerima bansos, kepada Joko Widodo Presiden.
“Ya, memang ada (tekanan), dan saya sudah lapor ke Bapak Presiden. Tapi, saya percaya kalau niat saya baik, Insyaallah Tuhan melindungi saya,” ujarnya
Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk meningkatkan akuntabilitas bansos.
Merespon rekomendasi itu, Kemensos melakukan serangkaian upaya perbaikan. Hasilnya, tersusun DTKS baru tanggal 1 April 2021 yang sudah akur dengan data Dukcapil.
Ke depannya, penyaluran program bansos merujuk data DTKS baru yang merupakan penyatuan empat basis data, yaitu DTKS, data Program Keluarga Harapan (PKH), data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan data Bantuan Sosial Tunai (BST).
( MzL )
